Jasa Lapor Tax Amnesti dan SPT Tahunan

Wednesday, 24 August 2016


Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

Jasa yang Saya tawarkan adalah membuat SPT Tahunan 2015 apabila belum buat karena syarat utama adalah itu (apabila sudah ada maka biaya jasa dapat disesuaikan). serta perhitungan Tax Amnesty itu sendiri.

foto profil ini adalah bukti TA yang saya kerjakan dan sudah di setujui menteri keuangan. Atas Jasa tersebut fee terhadap Saya disesuaikan dengan tingkat kerumitan data dan laporan mulai dari 1 jt sampai 7 jt.

selain TA saya juga bisa menjadi tenaga freelancer di perusahaan anda dengan jobdes PPh 21, pph 25, PPn, SPT Tahunan dan perpajakan lainnya. 


Pengalaman Client Saya ada di, Kebayoran, Ciledug, Pal Merah, Cilandak, Depok, Serpong, Bintaro, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, Cipulir, Blok M, Kuningan, Tanah Abang, Cikupa, Tangerang, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Pondok Indah, senayan, Pamulang,

Salam Sukses
Joewari Patolah

Phone: 0852 1555 2010

download SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA tax amnesty

Saturday, 20 August 2016





Pertanyaan : "Jika saya punya rumah & mobil atas nama orang lain yg akan saya ikutkan dalam Tax Amnesty, apakah perlu dibuat surat pengakuan kepemilikan harta? jika perlu bagaimana format suratnya?
apakah perlu juga dibuat surat pengakuan nominee?"

Jawab ; "Surat Pengakuan harta dan Surat Nominee...format diserahkan ke WP yg menggambarkan bahwa harta xx yg dimilik tahun 19xx ataas nama yy adalah benar milik zzz.."

silahkan download surat pengakuan kepemilikan harta tax amnesty:

https://www.dropbox.com/s/6fdf98u0euste3r/Surat%20Pernyataan%20kepemilikan%20harta.docx?dl=0


Butuh Jasa hitung & Lapor Perpajakan, PPh Masa, SPT Tahunan maupun tax amnesti silahkan hubungi kami, pengalaman  lebih dari 40 Perusahaan dari berbagai jenis bidang usaha. untuk strat-up bisnis anda, Kami bisa bantu dengan fee yang fleksibel sesuai kemampuan perusahaan, UMR area sehingga Anda dapat fokus dipengembanagan Perusahaan.



website Kami yang lain: http://freelancepajak.com/ https://jasarestitusipajak.blogspot.co.id/ http://www.tenagalepas.club/

Jasa Pajak Bintaro, serpong, ciledug, bsd, tangerang, cikupa, cilandak, lebak bulus, pamulang, ciputat, kebayoran, blok m

Salam Sukses selalu.

Joewari Patolah
0852 155 2010

pengampunan pajak, tax amnesty 2016

Friday, 22 July 2016


Apa itu Amnesti Pajak?
Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Siapa yang bisa memanfaatkan?
Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:
1.     Wajib Pajak Orang Pribadi
2.     Wajib Pajak Badan
3.     Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
4.     Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
Penanda tangan di Surat Pernyataan:
1.     Wajib Pajak orang pribadi;
2.     pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
3.     penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak
1.     memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2.     membayar Uang Tebusan;
3.     melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4.     melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5.     menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6.     mencabut permohonan:
o    pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
o    pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
o    pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
o    keberatan;
o    pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
o    banding;
o    gugatan; dan/atau
o    peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Kapan berlakunya?
Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:
1.     Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2.     Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3.     Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Mengapa saya harus ikut?

4.     Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.
5.     Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.
6.     Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Kemana mengajukan Amnesti Pajak?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan
Bagaimana caranya?
Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:
1.     Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
o    bukti pembayaran Uang Tebusan;
o    bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
o    daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
o    daftar Utang serta dokumen pendukung;
o    bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
o    fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
o    surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
o    surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
o    melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
o    surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2.     Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
3.     Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
4.     Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
5.     Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
6.     Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
7.     Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan




 




Fasilitas
Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:
1.     penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2.     penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3.     tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4.     penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5.     Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Konsekuensi
Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
1.     surat berharga Negara Republik Indonesia;
2.     obligasi Badan Usaha Milik Negara;
3.     obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
4.     investasi keuangan pada Bank Persepsi;
5.     obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6.     investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
7.     investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
8.     bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

Sanksi

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses Balik Nama PBB pajak bumi bangunan

Friday, 24 June 2016

Admin akan sedikit berbagi pengalaman :

pada awal tahun 2013 Admin beli rumah yang pertama kalinya dikawasan bintaro. dikarenakan masih belum berpengalaman membeli rumah admin tidak paham betul biaya terkait pembelian rumah, apalagi kemarin dibantu pembiayaan dari bank (maklum admin tidak mengandalkan warisan hehehe), pada saat beli rumah tidak menanyakan ada biaya lainnya yang berhubungan proses KPR atau lainnya...

eng ing eng ternyata biaya untuk tetek bengeknya sekitar 15 jtan dari harga rumah 400jtan dikurangi DP 30%. tidak berhenti disitu. admin pikir dengan membayar 15jeti tugas kita selesai dan beres tinggal kerja membayar cicilan perbulan... eh ternyata eh ternyata masih di pusingkan lagi mengenai AJB, IMB, Sertifikat termasuk PBB.... oiya sampai lupa. bahwa admin beli rumah sama pengembang PERORANGAN bukan PT sehingga kurang profesional di internal mereka, sampai sampai pernah dengar marketingnya di polisikan... waoooo makin deg degan saja... jangan jangan tanah bodong lagi. fyi dicluster ada 21 rumah.

berkat kegigihan, doa dari semua pihak serta bantuan dari pihak Bank  akhirnya SHM Sertifikat Hak Milik selesai bulan Juni 2016.... bayangkan tiga tahun proses itu. tapi masih mending ketimbang cerita tetangga Saya yang sudah lunas KPR 4 tahun yang lalu tapi sampai sekaran Sertifikat SHM belum pernah lihat. okelah kita doakan semoga permasalahan dia cepet kelar.

oiya kalau anda beli rumah seperti saya jangan lupa ukur ulang tanah, lihat bahan bangunan pokoknya banyak tanya kalau peru ditulis, direkam dan suruh tanda tangan hehehe....

kembali lagi pada judul di atas Proses Balik Nama PBB pajak bumi bangunan, nah setelah sertifikat saya jadi ternyata PBB masih atas nama pemilik pada SHM Induk sehingga saya harus balik nama supaya keren. karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat pajak toh hehehe.... berbekal serching di mbah google alamat DPPKAD (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) Tangsel yang lokasinya ada di belakang Sinarmas serpong dengan PEDEnya ane membawa:

1. copy sertifikat,
2. copy KTP,
3. Asli PBB
4. bukti pembayaran PBB terakhir yang masih atas nama pemilik awal

setelah sampai ke kantor DPPKAD saya menanyakan petugas yang berjaga ternyata syaratnya sama persis yang saya bawa hehehe rejeki anak soleh....

disana  harus mengisi 3 formulir yang berisi tentang informasi NOP (nomer objek pajak) dan tentang tanah bangunan saya. setelah itu dibantu proses oleh bagian penerimaan surat + 5 menit selesai dan dapat bukti penerimaan surat. nah 30 hari kerja saya disuruh ambil PBB atas nama saya sendiri atau kalau tidak akan dikirim kekelurahan tempat tinggal.

perlu di catat bahwa proses balik nama PBB GRATIS,
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pegawai kantor DPPKAD Serpong yang sangat ramah dan membatu, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

nah kalau mau balik nama PBB mending jalan sendiri kalau ada waktu, birokrasi Negara kita sekarang tidak seruwet dulu dan tidak banyak calo hahayyyy.... semoga negaraku makin maju juga penerimaan pajak yang kita bayar sesuai pengunaanya.


salam sukses buat kita semua, bersihkan hati dan selalu positif tinking....

mj

surat pemberitahuan pembebasan pemotongan pajak pph 23

disini Admin akan berbagi surat pengantar / pemberitahuan pembebasan pemotongan PPh 23 kepada client untuk penagihan, sebetulnya standar pemberitahuan tidak ada dan tidak diwajibkan akan tetapi tidak sedikit client kurang paham tentang PP46 dimana WP yang omsetnya kurang dari 4,8M setahun maka PPh 1% dari omset, dan dengan adanya SKB maka akan dibebaskan dari pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas jasa. adakalanya mereka menanyakan SKB yang dilampirkan pada saat penagihan itu fungsinya seperti apa sehingga kita harus melampirkan pemberitahuan pembebasan pemotongan atas jasa tersebut supaya lebih mudah dipahami.
biasanya yang admin lampirkan pada saat penagihan adalah:
1. Invoice
2. Faktur Pajak PPn
3. Pemberitahuan Surat Keterangan Bebas Potong PPh 23
4. SKB yang sudah dilegalisir
5. SPK / BAST / Kontrak kerjasama
6. dokumen lain sesuai persyaratan dalam kontrak kerja.
supaya tidak capek buat, admin sudah siapkan dalam format word silahkan di sedot hehehe:
semoga bermanfaat :)

Freelance Pajak Borongan | Jasa Laporan SPT Tahunan 2015 - 2016

Monday, 9 May 2016

 Saya seorang tenaga freelancer Profesional yang berpengalaman menangani Perpajakan Perusahaan dari berbagai bidang usaha maupun bisnis saat ini,

Pengalaman Saya sebagai freelance Pajak sejak tahun 2013-16 lebih dari 40 Perusahaan, baik itu baru start up maupun sudah berjalan puluhan tahun.

Cara kerja sangatlah fleksibel bisa by email, phone, Whatshap maupun Blackberry msg, bisa juga bertatap muka langsung.

adapun yang dapat Saya kerjakan adalah:
1. Penyusunan Laporan Keuangan dari Laba Rugi hingga Neraca.
2. Laporan Pajak Karyawan PPh 21 atau PPh pasal 26
3. Laporan Pajak penghasilan PPh 25 atau 4 ayat 2 Peredaran Bruto tertentu,
4. dan PPh Masa Lainnya seperti Pph 23, 4 ayat 2 sewa, dividen dll sesuai dengan SKT.
5. Pembuatan efaktur PPN + Pengurusan Sertifikat efaktur.
6. Pengajuan surat keterangan bebas (SKB).
7. Laporan eSPT Tahunan.

atas jasa tersebut fee mulai dari 1jt sampai 5jt perbulan. tergantung tingkat kerumitan dan volume transaksi di perusahaan serta kewajiban perpajakannya. apabila anda yang melaporkan pajaknya keKPP sendiri maka jasa dapat di discount lagi.

dengan menjadikan Saya sebagai rekan maka Anda tidak perlu repot-repot menghafal / update tentang undang- undang perpajakan yang terbaru, semua serahkan kepada Saya sehingga anda dapat fokus pada pengembangan Perusahaan.

Kelebihan mengunakan Jasa Saya:
1. tidak ada THR
2. tidak ada Pesangon
3. Tidak ada Medical
4. waktu lebih fleksibel
5. profesional
6. tidak banyak menuntut seperti karyawan saat ini sedikit-sedikit demo hehehehe...

Saya tunggu kabar baik dari anda.

Salam Sukses
Joewari Patolah
mobile : 0852 1555 2010 (WA)
BB : 5A6757D5

sedikit bukti SPT Tahunan 2015 yang saya tangani:
jasa pajak
jasa pajak
tanda terima spt tahunan electronic
tanda terima spt tahunan electronic

Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan 2015 Elektronik

Jasa Lapor Pajak SPT Tahunan 2015

Saturday, 20 February 2016

Saya Seorang freelancer Specialis Pajak Perusahaan maupun Orang Pribadi, menawarkan Jasa laporan Pajak SPT Tahunan 2015, Saya dapat juga membantu penyusunan laporan Laba Rugi dan Neraca apabila perusahaan anda belum menyiapkan laporan. 

atas Jasa tersebut Anda cukup membayar 3,5jt untuk omset kurang dari 4,8jt pertahun. apabila omset lebih dari itu dapat di bicarakan lebih lanjut. seperti yang kita ketahui bersama bahwa denda telat lapor SPT Tahunan Badan adalah 1jt/bulan dan untuk orang pribadi 100rb/bln.


selain Laporan SPT Tahunan, Saya juga dapat membantu menjadi freelancer untuk menyusun laporan Pajak Bulanan seperti PPh 21, PPh 25, PPh 23, Peredaran Bruto tertentu, SKB (surat Keterangan bebas), PPh pasal 4 ayat 2 dan perpajakan lainnya.


Pengalaman Saya menangani Laporan SPT Tahunan Client lebih dari 40 Perusahaan dalam 1 tahun terakhir ini. contoh bukti penerimaan surat (BPS) client Saya dari  kantor Pajak ditahun 2015 ini.


Salam Sukses,


Joewari Patolah


moBILE : 0852-1555-2010

eMail      : joewari@freelancepajak.com
                 joewari@ymail.com
                 joewari@tenagalepas.club

Website resmi Saya : 

http://freelancepajak.com
http://www.tenagalepas.club
http://jasarestitusipajak.blogspot.com
http://frelancepajak.blogspot.co.id/
http://jasarestitusipajak.blogspot.co.id/
http://juwaripatolah.blogspot.co.id/

                                   


jasa pajak
jasa pajak
tanda terima spt tahunan electronic
tanda terima spt tahunan electronic
Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan 2015 Elektronik










tangerang,bintaro, ciputat, ciledug, jakarta selatan, jakarta pusat, jakarta barat, jakarta timur, kebayoran, pondok indah,pesanggrahan, cilandak, lebak bulus, serpong, BSD, blok M, pal merah, tanah abang,

Featured Posts

Pages

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. tenaga lepas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Inspired by Sportapolis Shape5.com
Proudly powered by Blogger